SAH! AIPI Sumatera Selatan Kukuhkan Pengurus Baru Periode 2025–2030
Palembang, Online
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sumatera Selatan resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025–2030 dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum AIPI Pusat, Dr Alfitra Salamm, APU, dan disaksikan oleh para akademisi, mahasiswa, serta perwakilan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat sipil. Senin, (3-11).
Dr Alfitra Salam
Ia menegaskan, AIPI harus menjadi laboratorium pemikiran dan kebijakan publik yang menjembatani dunia akademik dengan realitas pemerintahan dan masyarakat. “Kita menghadapi tantangan politik lokal yang tidak ringan mulai dari prioritas pembangunan daerah, lemahnya tata kelola partai, hingga munculnya gejala normalisasi kejahatan demokrasi,” ujar Alfitra. Acara turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dienaldi, yang menyampaikan apresiasi terhadap kiprah AIPI sebagai mitra strategis legislatif dalam penguatan demokrasi daerah.
“DPRD Sumsel selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan kalangan akademisi, termasuk AIPI. Kolaborasi ini penting untuk memperkaya proses kebijakan publik dan memperkuat kualitas demokrasi di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua AIPI Sumatera Selatan, Dr. (c) Ade Indra Chaniago, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa era digital menuntut ilmuwan politik untuk mampu beradaptasi dan memberikan panduan etis dalam pemanfaatan teknologi.
“Perkembangan AI (Artificial Intelligence) membawa peluang besar bagi efisiensi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik. Namun tanpa literasi politik dan etika digital yang kuat, teknologi justru bisa menjadi alat manipulasi yang melemahkan demokrasi,” ungkapnya.
Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Publik bertema “Politik di Era AI”, yang menghadirkan tiga narasumber:Dr. (c) Aris Munandar, M.Si , Akademisi Universitas Taman Siswa Palembang. Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si – Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FHISIP UT), Dr. Alfitra Salamm, APU –
Ketua Umum AIPI.Dalam pemaparannya, Dr. Meita Istianda mengungkapkan bahwa perkembangan AI menghadirkan tantangan baru bagi ilmu politik modern.
“Kecerdasan buatan mengubah cara manusia memahami kekuasaan, informasi, dan opini publik. Memastikan bahwa teknologi tetap berpihak pada etika dan kemanusiaan " ujar Meita.
Sementara itu, Dr. (c) Aris Munandar, M.Si, menyoroti bahwa kehadiran teknologi AI tidak hanya menantang aspek teknis, tetapi juga menuntut kesiapan sosial dan politik. “AI bukan sekadar alat bantu, tetapi medium baru dalam pembentukan opini publik dan perilaku politik. AIPI harus mengambil peran penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat agar demokrasi tetap substansial dan manusiawi,” tegasnya.
Dilain sisi, Dr Alfitra Salamm APU juga menambahkan bahwa kita juga perlu mendorong lahirnya inovasi ebijakan berbasis kajian akademis.
"Seperti gagasan Otonomi Khusus (Otsus) Sumatera Selatan yang perlu dikaji lebih mendalam. Bila berbasis riset dan argumentasi ilmiah yang kuat, gagasan seperti ini dapat menjadi terobosan bagi pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, AIPI Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang pikir strategis bagi pembangunan politik dan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masa depan.(Ade/ap/apg)
