 |
| Bupati Ogan Ilir H Mawardi Yahya saat melantik Kepala Sekolah dan Pejabat Struktural Kabupaten Ogan Ilir. |
Indralaya, Agung Post
Gerbong pemerintahan Bupati OI, H Mawardi Yahya kembali bergerak untuk keempat kalinya. Hal tesebut dibuktikan dengan mutasi pejabat secara besar-besaran dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI). Sebanyak 108 orang pejabat Struktural Eselon III dan IV dan beberapa kepala sekolah terkena mutasi.
Namun berbeda dengan suasana sebelumnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang biasanya dikuasakan kepada Wakil Bupati, Drs. H. Daud Hasyim, MM, kini dilakukan langsung Bupati OI, Mawardi Yahya bertempat di gedung Caram Seguguk, Jumat (24/6) lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten OI, pada jajaran eselon II, setidaknya terdapat 22 orang, eselon IV 81 orang, dan 2 orang kepala sekolah SMA dan 3 orang kepala sekolah SMP yang ada di Kabupaten OI.
Adapun rincian dari eselon III dan IV yang dilantik tersebut terdiri dari delapan orang dari lingkungan kelurahan, 11 orang dari lingkungan kecamatan, 7 orang dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan 77 orang lainnya dari lingkungan Dinas, Kepala badan dan kepala kantor.
Yang tak kalah menariknya, pada pelantikan tersebut, terdapat dua orang kepala badan yang baru dilantik yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kab. OI, Drs A Syakroni S.Sos MM, Kepala Badan Narkotika Daerah (BND), Kab. OI Ardha Munir SH MSi dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kab. OI, Syamsu Ardi, SSTP.
Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya mengatakan, bahwa dalam era sekarang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk bekerja lebih profesional, karena dihadapkan dengan tugas yang berat. Apalagi saat ini era reformasi, yang menuntut semuanya harus transparan.
"Itu sudah menjadi resiko dari amanah yang diemban, dan kalau ada masalah agar dikoordinasikan sehingga memperoleh jalan keluarnya," ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah terus mengevaluasi dan mengontrol kinerja dari PNS yang ada di lingkungan Pemkab OI "Tidak hanya bupati atau pemerintah yang mengontrol kinerja seorang PNS, namun masyarakat juga berkewajiban untuk mengontor kinerja dari para PNS yang ada," imbuhnya.
Mawardi menambahkan, PNS sebagai abdi negara harus mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan dan siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan janji para PNS. "Tak kalah pentingnya sebagai PNS harus pandai bersyukur dengan amanah yang telah diberikan," tukasnya. (ap/****)
Gerbong pemerintahan Bupati OI, H Mawardi Yahya kembali bergerak untuk keempat kalinya. Hal tesebut dibuktikan dengan mutasi pejabat secara besar-besaran dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI). Sebanyak 108 orang pejabat Struktural Eselon III dan IV dan beberapa kepala sekolah terkena mutasi.
Namun berbeda dengan suasana sebelumnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang biasanya dikuasakan kepada Wakil Bupati, Drs. H. Daud Hasyim, MM, kini dilakukan langsung Bupati OI, Mawardi Yahya bertempat di gedung Caram Seguguk, Jumat (24/6) lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten OI, pada jajaran eselon II, setidaknya terdapat 22 orang, eselon IV 81 orang, dan 2 orang kepala sekolah SMA dan 3 orang kepala sekolah SMP yang ada di Kabupaten OI.
Adapun rincian dari eselon III dan IV yang dilantik tersebut terdiri dari delapan orang dari lingkungan kelurahan, 11 orang dari lingkungan kecamatan, 7 orang dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan 77 orang lainnya dari lingkungan Dinas, Kepala badan dan kepala kantor.
Yang tak kalah menariknya, pada pelantikan tersebut, terdapat dua orang kepala badan yang baru dilantik yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kab. OI, Drs A Syakroni S.Sos MM, Kepala Badan Narkotika Daerah (BND), Kab. OI Ardha Munir SH MSi dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kab. OI, Syamsu Ardi, SSTP.
Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya mengatakan, bahwa dalam era sekarang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk bekerja lebih profesional, karena dihadapkan dengan tugas yang berat. Apalagi saat ini era reformasi, yang menuntut semuanya harus transparan.
"Itu sudah menjadi resiko dari amanah yang diemban, dan kalau ada masalah agar dikoordinasikan sehingga memperoleh jalan keluarnya," ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah terus mengevaluasi dan mengontrol kinerja dari PNS yang ada di lingkungan Pemkab OI "Tidak hanya bupati atau pemerintah yang mengontrol kinerja seorang PNS, namun masyarakat juga berkewajiban untuk mengontor kinerja dari para PNS yang ada," imbuhnya.
Mawardi menambahkan, PNS sebagai abdi negara harus mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan dan siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan janji para PNS. "Tak kalah pentingnya sebagai PNS harus pandai bersyukur dengan amanah yang telah diberikan," tukasnya. (ap/****)
