Sederhanakan Birokrasi Jangan Mengatasi Masalah Dijadikan Masalah Ujian Pribadi “Pejabat” Saat Timbul Masalah - AGUNG POST NEWS

29 Maret 2017

Sederhanakan Birokrasi Jangan Mengatasi Masalah Dijadikan Masalah Ujian Pribadi “Pejabat” Saat Timbul Masalah




SETIAP Musim hujan khususnya saat ada musibah apapun yang melanda kepentingan umum atau hajat orang banyak. Disnilah para meternya pribadi oknum berkompeten..akan terukur..menyangkut kecepatan ketangkasan berpikir dalam mengambil langkah pelayanan, antisipasi ataupun cara mengatasi permasalahan yang sedang timbul. Sehingga, publik atau masyarakat merasa diayomi atau diperhatikan guna menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kalau saja semua oknum pemerintah mulai dari paling bawah Pemdes-Lurah-Camat-Dinas Instansi Terkait-Bupati-Gubernur para menteri terkait dan termasuk Presiden sekalipun. Kalau cepat tanggap terhadap kemelut yang terjadi di masyarakat  buruk baiknya akan cepat terendus. Hal ini bukan memayoritaskan oknum pemerintah karena banyak juga oknum-oknum pemerintahan era presiden jokowi cepat tanggap terhadap permasalahan yang timbul sewaktu-waktu. Tapi, masih banyak pula oknum-oknum dinas instansi terkait yang belum bergerak cepat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dimasyarakat. Walaupun sebenarnya semua orang tau pemerintah adalah manusia biasa juga. Tapi, paling tidak pribadi oknum pemerintah yang terkait harus menyadari bahwa ini tugas negara /pemerintah sebagai pelayan kepentingan umum masyarakat. Dan bila saja selalu beripikir setiap perbuatan untuk meningkatkan amal ibadah Inshaa’Allah tidak akan ada hitung-hitungan serta pikiran merasa terpaksa. Pelayanan yang ekstra itu seperti marak dinegeri kita sekarang ini terutama dimusim hujan, masalah putusnya/ rusaknya jalan raya, longsor, banjir, kebakaran, kayu roboh, semua ini menjadi treen keluhan masyarakat secara meluas terhadap pelayanan pemerintah.Kalau setelah mendapat laporan masyarakat melalui pemdes, camat, seputar jalan rusak disatu tempat. Oknum
Kepala Dinas PU-Kabupaten/kota, Provinsi, (sesuai dengan rananya) termasuk bupati, gubernur sesegera mungkin menurunkan alat besar sekedar meratakan lobang dan menyisikan lumpur. Mungkin cemooh masyarakat tidak akan berkepanjangan, karena beban kesengsaraan akibat jalan rusak cepat teratasi. Demikian juga kalau terjadi musibah banjir atau kebakaran, Dinas Sosial segera turun memberikan bantuan sesuai dana tersedia. Termasuk masalah PLN, pimpinan hingga petugas lapangan segera turun mencari-memperbaiki akar masalah mengapa listerik padam?. Demikian juga pihak instansi pengawas keuangan negara jangan pula serta merta suka main panggil-panggilan dengan dalih dugaan korupsi atau hanya keterlambatan atau kekeliruan sedikit saja masalah administrasi langsung main panggil dan bila perlu mengancam ”proses” penulis ada koq datanya. Artinya, semua pihak bekerja sesuai prosedur tapi cepat tangggap terhadap permasalahan yang timbul, yang artinya pula jangan sampai terjadi, biaya penyelesaian masalah jadi masalah, karena dikorupsikan. Karena itulah bentuk tanggungjawab sebagai petugas pemerintah yang di gaji oleh keuangan negara/rakyat. Tidak perlu banyak dicontohkan karena masing-masing pihak berkompeten pasti sudah tahu karena ada (SOPnya). Artinya, tergantung dari tingkat kepribadian masing-masing oknum mau atau tidak bergerak cepat melayani atau mengatasi masalah. Dan kepada pihak pemerintah secara keseluruhan janganlah gara-gara birokratisasi kecepatan pelayanan penyelesaian masalah terhambat. Inshaa’Allah dalam waktu dekat penulis akan menyurati Presiden dan DPRRI agar birokratisasi disederhanakan, yang penting pekerjaan ada bukti sesuai program tidak
perluberbelit-belit banyak pembubuh tanda-tangan dalam sebuah proyek yang justru memberi peluang minta fee dan memperpanjang waktu....salam mesra untuk NKRI kita jaya sepanjang masa. Ditulis oleh; hmsyarifuddinbasrie, s.i.kom pemimpin umum / Pemred SK Agung Post dan Pengurus PWI Sumsel.  




Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda