PEMERINTAH
Kabupaten Muaraenim (Pemkab Muaraenim) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016. Pemkab Muaraenim berhasil meraih opini WTP
empat kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2013 hingga tahun 2016. Penghargaan
tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel Maman Abdulrachman
kepada Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar bersamaan dengan pemberian
penghargaan kepada kabupaten lainnya di kantor BPK Perwakilan Sumsel,
Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu tangal. 31 Mei 2017, kemarin.
Bupati Muaraenim, Muzakir Sai Sohar, merasa bersyukur atas pencapaian ini, dan ini menunjukan bahwa kinerja jajaran Pemkab Muaraenim selama bertahun tahun cukup maksimal karena telah berupaya keras agar memenuhi kualitas opini WTP. "Syukur Alhamdulillah sejak tahun anggaran 2013 hingga 2016 ini, Kabupaten Muaraenim terus meraih WTP. Mudah-mudahan hasil terbaik ini terus dipertahankan," cetus Muzakir, Rabu (31-5) diselah-selah waktu usai menerima pemghargaan tersebut .
Dan
lanjutnya, prestasi terbaik yang diperoleh selama ini merupakan kerja keras semua pihak, baik
pejabat, staf dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Muaraenim, serta dukungan dan
dorongan dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muaraenim, sehingga prestasi
tersebut masih dapat dipertahankan, cetusnya mengakui.
Namun, Muzakir menyadari tantangan ke depan tidaklah mudah, karena dari catatan BPK masih ada beberapa proses administrasi yang masih harus disempurnakan termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akurasi. "Perolehan WTP ini bukanlah berarti kita harus berpuas diri dan berhenti sampai disini. Tapi, harus kita sadari bahwa penyempurnaan-penyempurnaan perlu dike depankan, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terutama pengawasan
dan kontrol berlapis disetiap jenjang kegiatan seluruh OPD, baik dalam pengelolaan aset daerah terutama sekali dalam pengelolaan keuangan daerah," tegas Muzakir.
Bupati Muaraenim ini juga mengatakan, Ia mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi- tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu. Sehingga, Pemkab Muaraenim memperoleh WTP dengan pernyataan Opini Tingkat kewajaran di dalam LKPD.
Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Muaraenim, penjabat dan staf organisasi perangkat daerah, serta kepada pejabat dan staf badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga predikat pengelolaan keuangan terbaik dengan ditandai Opini WTP ini masih dapat di pertahankan, ungkap Muzakir mengakhiri keterangannya. (adv humas/ap).
Namun, Muzakir menyadari tantangan ke depan tidaklah mudah, karena dari catatan BPK masih ada beberapa proses administrasi yang masih harus disempurnakan termasuk dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akurasi. "Perolehan WTP ini bukanlah berarti kita harus berpuas diri dan berhenti sampai disini. Tapi, harus kita sadari bahwa penyempurnaan-penyempurnaan perlu dike depankan, khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terutama pengawasan
dan kontrol berlapis disetiap jenjang kegiatan seluruh OPD, baik dalam pengelolaan aset daerah terutama sekali dalam pengelolaan keuangan daerah," tegas Muzakir.
Bupati Muaraenim ini juga mengatakan, Ia mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi- tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu. Sehingga, Pemkab Muaraenim memperoleh WTP dengan pernyataan Opini Tingkat kewajaran di dalam LKPD.
Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Muaraenim, penjabat dan staf organisasi perangkat daerah, serta kepada pejabat dan staf badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh sehingga predikat pengelolaan keuangan terbaik dengan ditandai Opini WTP ini masih dapat di pertahankan, ungkap Muzakir mengakhiri keterangannya. (adv humas/ap).