GUBERNUR Sumsel, H Alex Noerdin sampaikan rasa bangganya atas
pencapaian keberhasilan Sumatera Selatan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) tiga tahun berturut-turut. Hal ini tertuang saat ia menghadiri Rapat Paripurna
XV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda, Penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI )Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2016. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna
DPRD provinsi Sumsel, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD provinsi Sumsel H M
Giri Ramanda N Kiemas. (02-06), kemarin
LHP BPK-RI Perwakilan Sumsel ini diserahkan langsung oleh Anggota V BPK RI
Ir. Isma Yatun, M.T kepada Ketua DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menyampaikan, menghaturkan rasa terimakasihnya kepada BPK
perwakilan provinsi Sumsel dan seluruh tim pemeriksaan yang telah berupaya
untuk menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu sesuai yang telah
diamanatkan. "Terimakasih atas perolehan Sumsel yang ketiga kalinya
berturut-turut memperoleh opini WTP, hal tersebut tidak lepas dari upaya
bersama dalm memperbaiki tata kelola keuangan dan aset," ungkapnya
Sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Sumsel, ia mengatakan,
Sumsel tahun 2018 nanti dihadapkan tiga agenda besar yang antara lain
perhelatan akbar bangsa-bangsa Asia yaitu Asian Games dilanjutkan dengan, pesta
demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari 9 Kabupaten/Kota dan satu
provinsi. Kemudian 2018 Pemprov Sumsel dan seluruh masyarakat Sumsel
bahu-membahu mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dimana diperkirakan 2017
kemarau lebih panjang, lebih lama dan lebih panas. "Ditengah defisit
anggaran, kami bertekat untuk menyelesaikan semua kewajiban pada tahun 2018
nanti, Pemprov Sumsel dengan dukungan masyarakat Sumsel selalu optimis, karena
pertaruhan tersebut adalah harga diri Indonesia dimata internasional,"
tegasnya
Namun, kendati demikian hal tersebut
dikatakan Alex, secara pelaksanaan kegiatannya diperlukan perencanaan
yang matang dan penganggaran yang cukup besar baik saat pelaksanaanya nanti
maupun tahun-tahun sebelumnya.
"Saya minta dipergunakan secara efektif mematuhi juga diperlukan
kesungguhan untuk mempersiapkan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan aset,
sehingga pada akhirnya tidak ada penurunan opini dari BPK," tutupnya. Turut
hadir dalam kesempatan ini Wakil-Wakil Ketua, Anggota DPRD Provinsi Sumsel,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumsel, Staf Ahli Gubernur, Para Asisten,
serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah provinsi
Sumsel.(gratis/ap).
