Jakarta, "AP-News" Online
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) mensupport terkait masalah pembangunan 3 juta rumah ini, yang pertama adalah menyediakan lahan. Memang ada lahan yang sudah dihitung dan _collect_ untuk tanah yang berpotensi menjadi _idle_ itu jumlahnya sekitar 1,3 juta hektare. Tapi 1,3 juta hektare ini tidak mungkin bisa dipakai untuk perumahan semua. Menteri Transmigrasi sudah minta untuk kepentingan transmigrasi, Menteri Pertanian juga minta untuk kepentingan membantu membuka sawah. Demikian penjelasan Menteri ATR/ BPN, Nusron Zahid,Jum'at (08-11) di Menara Bank Tabungan Negara, Jakarta.
Dan lanjutnya, saat acara yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BTN ini bahwa, ATR/BPN telah melakukan identifikasi terkait tanah telantar yang menjadi potensi untuk mendukung beberapa program pembangunan.
“Dari identifikasi itu untuk dinyatakan liar (tanah telantar, red) ada persyaratannya. Persyaratannya adalah 2 tahun setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB)-nya habis dan yang bersangkutan tidak mengurus proses perpajakan, Supaya bisa memenuhi ekspektasi Pak Menteri PKP dengan cepat, kami sedang menyusun peraturan supaya keputusan dinyatakan liar ini adalah 6 bulan setelah status Hak Guna Usaha (HGU)-nya habis,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Masih kata Nusron, terkait salah satu fokus Kementerian ATR/BPN, yakni kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Potensi tanah memang sudah dihitung di Pulau Jawa. Namun, masih perlu dilakukan pengecekan unsur tata ruangnya. Ia tetap menegaskan bahwa LSD harus dijaga keberadaannya.
“Kalau itu masuk di LSD, maka Bapak/Ibu yang nanti akan membangun itu menjadi perumahan akan diwajibkan untuk mengganti membuka sawah di lahan yang lain karena tentunya kita secara ekonomi tidak boleh memenuhi permintaannya Pak Menteri PKP, tapi mengorbankan permintaannya Pak Menteri Pertanian untuk kepentingan ketahanan pangan,” ungkap Menteri Nusron Wahid.
Sementara, Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam kesempatan ini menjelaskan, dia meminta dukungan dari berbagai pihak agar Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat ini dapat berjalan dengan lancar. Karena, salah satu potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan program ini adalah lahan _idle_/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN.
Maka itu, kita harapkan dukungan untuk program ini, dalam dua minggu ini saya sudah bertemu dengan Jaksa Agung, juga bertemu dengan Pak Menteri Nusron terkait penyediaan lahan untuk program ini, saya harapkan adanya kerja sama yang kompak untuk mendukung target pembangunan,” harapnya.
Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama. Turut hadir pada acara ini, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu. (kir BPN/ATR OI/lin/fiq/"ap-news")
