Makin Kencang Dukungan Untuk Ilyas - Endang, Warga Meranjat Gelar Doa dan Istighosah Bersama

AGUNG POST    Oktober 22, 2020    Comment   

Makin Kencang Dukungan Untuk Ilyas - Endang, Warga Meranjat Gelar Doa dan Istighosah Bersama

Meranjat - "ap,-news"

SEBAGAI bentuk dukungan moril kepada Pasangan Calon (Paslon) No urut 2 Ilyas-Endang, Warga Desa Meranjat 1 Kecamatan Indralaya Selatan mengelar doa dan istighosah bersama agar pasangan calon nomor urut 2 Ilyas – Endang diberikan kesehatan dan petunjuk dalam melakoni tahapan Pilkada OI tahun ini.

“Kami cara spontan dan swadaya melakukan doa bersama untuk pasangan nomor urut 02 Ilyas – Endang, ini salah satu bentuk kecintaan kami dan kami tau kedua tokoh ini orang baik. Kami yakin mahkamah Agung nanti akan memberikan keputusan yang terbaik dan akan melanjutkan dan memenangkan di 9 Desember mendatang,” teran Fatima.

Kegiatan ini juga turut dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Ogan Ilir. “Kita berdoa disini bersama Jialyka Maharani. Mendoakan Paslon Nomor urut 02 dan bersilahturrami dalam musibah ini dan mudah-mudahan akan menjadi kemenangan dan kami menunggu upaya hukum keputusan dari mahkama agung yang dalam proses,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya juga menghargai keputusan KPU dan Bawaslu. “Kami yakin dan yang kami bela ini adalah benar. Kami sangat yakin MA akan memberikan keputusan yang adil dan sesuai. Insya Allah pak Ilyas akan melanjutkan pertarungan dan memenangkan pilkada tanggal. O9 Desember 2020 mendatang, "pungkasnya.(cal/"ap-news")

Yulian Gunhar : Terkait Diskualifikasi Ilyas, Tempuh Jalur Hukum Untuk Pembelaan "Kerasnya Pertarungan Nikmat Kemenangan"

AGUNG POST    Oktober 13, 2020    Comment   

Yulian Gunhar : Terkait Diskualifikasi Ilyas, Tempuh Jalur Hukum Untuk Pembelaan "Kerasnya Pertarungan Nikmat Kemenangan"

Indralaya "ap-news" Online.  

BERDASARKAN keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Ilir (OI) tentang pembatalan Pasangan Calon No. 2 Ilyas -Endang, maka tim Advokasi (Kuasa Hukum) Ilyas Endang akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung.

Hal ini diungkapkan. H Yulian Gunhar SH MH, selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon Ilyas Endang, Senin (12-10).

Dikatakan Yulian Gunhar, pihaknya menghormati keputusan KPU Ogan Ilir dan juga Bawaslu Ogan Ilir selaku penyelenggara Pemilu. 

Hal ini dianggapnya sebagai dinamika dari proses penyelenggaraan pemilu.

"Hal ini biasa saja dan memang menjadi bagian dari proses demokrasi, sebagai contoh kasus di kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, yang hampir sama dengan Kabupaten Ogan Ilir," ujarnya.

Yulian Gunhar menambahkan jika keputusan KPU tersebut tidak bersifat final. Masih ada langkah-langkah lain yang bisa ditempuh. 

"Kita segera melakukan upaya hukum di tingkat selanjutnya ke Mahkamah Agung, dan tim advokasi kita telah siap,"tegasnya.

Diakhir Yulian Gunhar menghimbau kepada seluruh Pendukung Ilyas - Endang dimana pun berada agar tetap tenang.

"Saya mengimbau kepada seluruh tim, relawan kader partai politik, masyarakat pendukung setia Ilyas Endang dimanapun berada agar tetap tenang, selalu semangat jangan kendor masih ada upaya hukum yang bisa kita tempuh, jaga solidaritas dan rapatkan barisan tetap jaga kondusif di wilayah kita masing-masing, semakin keras pertarungan semakin nikmat kemenangan,"Terangnya.(cal/"ap-news"/*****)

Ekonomi Global Krisis Imbas Corona, RI bakal Kena?

AGUNG POST    Maret 29, 2020    Comment   

Ekonomi Global Krisis Imbas Corona, RI bakal Kena?

DANA Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona (COVID-19). Lantaran virus ini telah mewabah di hampir seluruh negara dan sekaligus melumpuhkan ekonomi masing-masing negara tersebut.
Bila ekonomi dan keuangan global krisis, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia?
Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede krisis ekonomi dan keuangan global cepat atau lambat tentu bakal turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sektor yang pertama kali terpukul oleh krisis tersebut adalah sektor produksi dan pengeluaran.
"Transmisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan sisi pengeluaran perekenomian," ujar Josua kepada media minggu (29-03).
Akibatnya, konsumsi hingga daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah.
Penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat diyakini paling dalam terjadi di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai pendapatan utamanya.
Penurunan sisi produksi ternyata juga berpengaruh terhadap pasar keuangan Indonesia mulai dari arus kas dan kinerja keuangan perusahaan hingga kredit perbankan.
"Diperkirakan juga akan mempengaruhi kondisi arus kas dan kinerja keuangan sebagian besar perusahaan, terutama yang memiliki eksposur valuta asing. Oleh sebab itu, penurunan produktivitas sektor riil di Indonesia selanjutnya akan mendorong peningkatan risiko kredit perbankan yang terindikasi dari peningkatan NPL (Non Performing Loan)," paparnya.
Untuk itu, pemerintah wajib bersiap diri dari sekarang. Menyiapkan kebijakan yang bijak demi mengurangi dampak jangka panjang krisis ekonomi tersebut.(dc/"ap-news")

Getah Naik, Rakyat Tambah Gagah Nyadap

AGUNG POST    Mei 19, 2017    1 comment   

Getah Naik, Rakyat Tambah Gagah Nyadap

  

 

PARA petani karet di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  (PALI) Sumatera Selatan, mulai tersenyum, pasalnya sejak dua pekan ini harga getah karet mulai merangkak naik, meskipun kenaikan harganya tidak terlalu signifikan. Namun, hal ini diyakini mampu membuat para petani kembali bersemangat. Salah seorang penderes mengatakan, harga getah yang mereka jual ke pengepul sekarang dihargai antara Rp7.000,- dan Rp 7.200,- per kilogram sesuai tingkat kandungan kadar air yang terdapat di dalam getah, sebelumnya hanya dihargai Rp.5.500,- sampai Rp.6.000,- perkilogramnya. "Dua pekan lalu untuk getah mingguan (istilah sekali jual red) hanya dihargai sekitar Rp 6.000,--an, bahkan ada yang dihargai Rp 5.500,- per kilogram. Alhamdulillah sekarang sudah naik walau hanya sedikit," Ujar Jumadil (37) salahsatu penderes getah karet ketika dibincangi AP-News dipasar tradisional Simpang Raja kelurahan handayani Mulya kecamatan talang Ubi, Kamis, (180517) kemarin. Dia mengaku senang dengan kenaikan harga getah karet ini, lantaran dalam kurun waktu hampir setahun terakhir harga getah terus mengalami penurunan. Bahkan akibatnya, banyak di antara penderes memilih beralih profesi untuk mencari pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. "Maka, walaupun naiknya masih sedikit, kami tetap bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda harga karet bakal kembali tinggi," harapnya. Sementara, salah seorang pengepul getah yang enggan disebutkan namanya mengaku, harga getah ditempat pelelangan cukup bervariasi sesuai tingkat rendahnya kandungan air getah yang akan dilelang. Untuk saat ini garfa ditingkat lelang antara Rp. 7,000,- sampai  Rp. 7,200,- per kilogram. Sedangkan harga ditingkat pabrik, dia menjualnya sekitar Rp 14.000 sampai Rp15.000 per kg. "Itu tingkat rotering (kadar air dan sampah) sudah nol," tukasnya.
Mengapa getah karet dari petani hanya dihargai demikian, diakuinya, karena karet yang dibelinya saat ini masih banyak terdapat kadar air yang tinggi dan bahkan sampah (kulit batang karet Red) bekas penyadapan ada yang dimasukkan ke dalam getah otomatis hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya nanti, belum lagi proses penyimpanan sebelum dibawa kepabrik. "Dari satu ton getah karet bisa menjadi 800 kg lagi berarti hampir mencapai 20 persen kader airnya," Jelasnya.(st/-“ap-news”).

Tahun 2016 Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,0 Persen

AGUNG POST    April 06, 2017    Comment   

Tahun 2016 Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,0 Persen

SUMSEL mengalami pertumbuhan ekonomi 5,03 persen pada tahun 2016 menunjukan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pembangunan ekonomi terutama terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategis Sumatera Selatan. Hal ini disampaikan oleh Ishak Mekki Wakil Gubernur Sumsel saat Paripurna DPRD Sumsel membahas LKPJ Pemprov Sumsel 2016, Selasa (040417) diruang Paripurna DPRD Sumsel. Menurut Ishak capaian pembangunan Sumsel pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Sumsel berdasarkan PDRB (Produc Domistic Regional Bruto) atas dasar harga konstan mencapai Rp. 266,82 Triliun meningkat dari sebelumnya Rp 254,04 Triliun. "Pertumbuhanya sekitar 5,03 persen atau meningkat dari sebelumnya 4,42 persen," ungkap Ishak. Hal ini juga selaras dengan adanya penurunan pengangguran terbuka Sumatera Selatan. "Penurunan pengangguran terbuka mencapai 6,07 persen lebih baik dari sebelumnya sekitar 4,31 persen," jelas tokoh yang digadang-gadang Calon Gubernur Sumsel 2018 ini. (her-“ap-news”).

ISHAK MEKKI, ASIAN GAME DONGKRAK UMKM

AGUNG POST    Maret 20, 2017    Comment   

ISHAK MEKKI, ASIAN GAME DONGKRAK UMKM

PERHELATAN Asian Games yang dijadwalkan pada tahun 2018 diperkirakan akan mendongkrak pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).“Asian Games 2018 merupakan ajang besar, ada 54 negara yang menjadi peserta. Tentunya, banyak hal yang akan bergeliat untuk memanfaatkan momen ini, dan salah satunya sektor UMKM,” kata Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ishak Mekki. Berdasarkan data, pertumbuhan atas kenaikan omzet UMKM terjadi di Sumatera Selatan yang meningkat dari Rp 24,96 triliun menjadi Rp 25,27 triliun sejak tahun 2015 lalu. "Sedangkan jumlah pertumbuhan wirausaha baru dari 181 unit UKM meningkat menjadi 319 unit UKM atau sekitar 73,37% pada 2015 lalu,"katanya.Harapannya jumlah ini bisa meningkat tiga kali

lipat hingga Asian Games, bukan hanya naik dari jumlahnya tapi juga secara kualitas lebih baik lagi,” kata dia. "Produk UMKM terkait kuliner dan kerajinan diharapkan memiliki kualitas berstandar internasional sehingga mampu berdaya saing,"pungkasnya. (“her-ap-news”)

 

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap

PUYANG    Februari 24, 2017    Comment   

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah.

"Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis," ujar Jokowi.

"Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia menyatakan tidak dapat menerima syarat-syarat yang diajukan pemerintah dan tetap akan berpegang teguh pada status Kontrak Karya (KK)

Penyelesaian sengketa di Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi pilihan jika tidak ada jalan keluar dari kedua pihak.

Terkait upaya negosiasi dengan pemerintah yang belum menemui titik terang, Freeport memiliki waktu 120 hari sejak pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia tentang sengketa tersebut.

Freeport mengajukan keberatan mereka kepada pemerintah, Jumat (17/2/2017). Ketentuan itu diatur dalam KK, khususnya Pasal 21 tentang Penyelesaian Sengketa.

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu.

Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin.

Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat. (ap/kmp)

BBM Langkah Akibat Pemerintah Tidak Tegas

PUYANG    Desember 28, 2012    Comment   

BBM Langkah Akibat Pemerintah Tidak Tegas

Surabaya, Agung Post 

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat terjadi di beberapa daerah di tanah air. Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menyatakan kelangkaan BBM menjadi bukti ketidaktegasan pemerintah mengambil kebijakan terkait subsidi BBM.

"Pemerintah ragu-ragu memberikan opsi jalan keluar soal pembatasan subsidi BBM," kata Priyo Budi usai menjadi pembicara di Kongres Mahasiswa Keguruan Nusantara Universitas Negeri Surabaya di Surabaya, Kamis kemarin.

Akibatnya, Priyo melanjutkan, di sejumlah daerah BBM langka karena terjadi pengurangan suplai dari Pertamina. Jika pemerintah tegas, DPR akan membantu dengan menyetujui opsi yang ditawarkan pemerintah.

"Opsinya ada dua, menambah besaran subsidi atau menambah jumlah kocek subsidi. Silahkan itu dipilih, kita akan perjuangkan," tegasnya. Menurutnya, jika pemerintah tidak cepat dalam memutuskan opsi terkait subsidi, kelangkaan BBM di pasar akan terus terjadi.(ap-net)

Naik, Harga Pertamax Dijual di Rp9.700-Rp9.900/Liter

PUYANG    November 28, 2012    Comment   

Naik, Harga Pertamax Dijual di Rp9.700-Rp9.900/Liter

Jakarta, Agung Post

Pertamina menaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubidi jenis Pertamax Rp200 per liter. Selain itu, Pertamax Plus juga naik sekira Rp200 per liter.

"Dari tadi malam naik Pertamax ke Rp9.700, kita menerima amanat dari pusat seperti itu," ujar Pegawai SPBU Pertamina, Jakarta, belum lama ini.

Dia mengatakan, harga pertamax di SPBU Radal naik Rp200 per liter dari Rp9.500 per liter, menjadi Rp9.700. Begitu pula Pertamax Plus dari Rp10.000 per liter menjadi Rp10.200 per liter.

Berdasarkan Pantauan, kenaikan juga terjadi di SPBU Gintung Tangerang. Namun, di SPBU ini, harga Pertamax naik mencapai Rp9.900, dan SPBU Lebak Bulus Pertamax mencapai Rp9.850. 

Seperti diketahui, pemerintah kerap melakukan evlauasi pada harga BBM non subsidi setiap dua minggu sekali. Pemantauan, biasanya dilakukan setiap awal bulan dan tanggal 15. Harga BBM non subsidi kerap menyesuaikan harga jual minyak mentah di pasar internasional.

Harga minyak mentah, dalam beberapa minggu terakhir memang melonjak, lantaran adanya ancaman badai Isaac yang dikhawatirkan mengganggu pasokan minyak mentah. Selain itu, maintenance di kilang minyak Laut Utara juga membuat harga minyak mentah melonjak.(ap)

BPK Siap Audit KPK

PUYANG    Oktober 13, 2012    Comment   

BPK Siap Audit KPK

Ketua BPK Hadi Purnomo

Jakarta, Agung Post

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap melakukan audit kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permintaan Komisi III DPR. BPK telah bertemu dengan KPK untuk membicarakan kriteria audit.

Hal itu diungkapkan Ketua BPK Hadi Purnomo di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini. Pihaknya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua lembaga yang mengelola keuangan negara.

"UUD Pasal 23E ayat 1 menyebutkan BPK berwenang untuk memeriksa semua pengelola keuangan negara," kata Hadi.

Dengan kewenangan tersebut, BPK berhak untuk mengaudit seluruh lembaga yang menggunakan keuangan negara.

"Semua lembaga bisa diaudit, bukan KPK saja, DPR juga bisa diaudit. Kalau KPK minta BPK mengaudit, kenapa tidak? Semua lembaga negara bisa diaudit. BPK berwenang memeriksa seluruh pengelola keuangan negara," katanya.

Wapres Boediono Nilai Desentralisasi Alami Kemajuan

PUYANG    Oktober 09, 2012    Comment   

Wapres Boediono Nilai Desentralisasi Alami Kemajuan

Wakil Presiden Boediono

Yogyakarta, Agung Post

Satu dasawarsa berjalan, Wakil Presiden Boediono mengakui, desentralisasi mengalami kemajuan. Namun, ia juga tidak memungkiri adanya beberapa daerah yang belum. 

Ia pun mengaku optimistis terhadap otonomi daerah ke depan. Menurutnya, otonomi daerah yang telah berjalan selama dasawarsa terakhir merupakan keputusan bersama. Apabila ada hal-hal yang berjalan kurang pas, terangnya, akan diperbaiki.

"Ada kemajuan dalam desentralisasi, tetapi tidak rata," terangnya saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta di Kongres XVIII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Sahid Rich Hotel, Sleman, DI Yogyakarta, belum lama ini.

Adanya daerah yang govermennya baik desentralisasi berjalan baik, tetapi ada pula yang belum. Secara keseluruhan, desentralisasi berada pada titik positif, tetapi ada daerah-daerah yang negatif yang harus diperbaiki.

"Perasaan saya, kondisinya tidak lebih buruk apabila seandainya kita tidak memilih desentralisasi," paparnya. Desentralisasi, terangnya, merupakan keniscayaan yang suatu saat harus dilakukan.

Untuk itu, pemerintah masih menggodog persoalan desentralisasi tersebut dengan memperbaiki pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu persoalan dalam desentralisasi adalah soal dana Alokasi Umum (DAK) yang 70 persennya untuk belanja pegawai negeri sehingga dana untuk pembangunan sangat kecil. Adanya usulan pembatasan mengenai belanja pegawai, Wapres tidak mau berkomentar.

Pasalnya, ada yang daerah memang butuh, tetapi ada daerah yang memang berlebih. Menurutnya, yang paling pas secara teoritis adalah melalui analisis mengenai kebutuhan pegawai yang paling pas di masing masing daerah karena ada daerah yang penduduknya sangat padat, tetapi ada yang penduduknya sangat jarang.

"Semuanya bisa dihitung untuk menghitung kebutuhan pegawai," paparnya.  Dari situ, daerah yang berlebihan dipotong, sedangkan yang kurang tetap dibuka.

Menurutnya, reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak bisa 1-2 tahun saja. Hal tersebut telah dimulai dengan moratorium rekruitmen pegawai, kecuali sangat dibutuhkan. Jumlah rekrutmen pegawai tersebut sesuai dengan analisa jabatan dan kebutuhan yang konkret dari semua instansi, kementerian, lembaga maupun daerah.(ol/mi/ap)

Menkeu Janji Tertibkan Perjalanan Dinas

PUYANG    Oktober 09, 2012    Comment   

Menkeu Janji Tertibkan Perjalanan Dinas

Agus Martowardojo

Jakarta, Agung Post

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan telah membahas dengan beberapa kementerian utama, beserta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelewenangan anggaran pemerintah, termasuk perjalanan dinas. 

Agus mengatakan, seluruh kementerian berkomitmen untuk pembenahan sistem. "Saya rasa kita (pemerintah) sudah pernah bahas, hasil temuan BPK, bukan hanya perjalanan dinas, tetapi biaya lain yang perlu dibicarakan, dan minta masing-masing kementerian/lembaga itu, membuat rencana aksi perbaikan sistem dan menyelesaikan masalah tersebut," kata Agus di Istana Negara Jakarta, belum lama ini. 

Agus mengatakan, akhir bulan Oktober nanti akan ada pertemuan dengan kementerian/lembaga utama untuk menanyakan kemajuan penerbitan rencana aksi tersebut. Agus berharap, sebelum akhir tahun 2012, rencana aksi sudah tuntas dan bisa diimplementasikan pada tahun anggaran 2013. 

"Nanti di akhir Oktober ini, akan ada pertemuan dengan kementerian lembaga utama, menanyakan kemajuan, sebelum akhir tahun 2012 selesai," ujarnya. 

Agus mengatakan, penyelewengan anggaran perjalan dinas memang kerap terjadi. Bahkan, meskipun sistem yang digunakan sudah baik, oknum selalu bisa mencari celah. 

"Di setiap sistem, yang baik pun, bisa amenggunakan celah-celah. Namun kan sudah ada internal kontrol, audit, dan BPK bisa menemukannya dan kami minta pertanggungjawabannya," kata Agus. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sepanjang semester I-2012 sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar. 

Ketua BPK RI Hadi Purnomo menjelaskan, dari total kerugian negara/daerah tersebut sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan fiktif dan 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan. 

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), penyelewengan anggaran perjalanan dinas terjadi tiap tahun. Biaya perjalanan dinas dari tahun ke tahun terus meningkat demikian juga dengan korupsinya. 

Fitra mencatat pada 2011 anggaran biaya perjalanan dinas mencapai Rp24 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp18 triliun. Audit BPK pada 2009 menemukan ada korupsi biaya perjalanan dinas senilai Rp73 miliar di 35 K/L, kemudian meningkat menjadi Rp89 miliar pada 2010 yang terjadi di 44 K/L.(mi/ap)